Oleh : Hendro Riyanto

A. Latar belakang
Berbicara pemberdayaan, tentunya dalam pikiran kita terdapat kelompok yang tidak berdaya atau lemah (weak). Ketidakberdayaan itu dapat berwujud lemah dalam keilmuan (manajemen/ analisis), akses, sumberdaya manusia atau sumberdaya alam, atau juga karena kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok yang rentan. Sehingga menjadikan lemah dan tidak berdaya dalam segala hal atas kesenjangan yang terjadi.

Pemberdayaan adalah konsep yang ngetrend dalam kurun waktu lima tahun ini, pemberdayaan adalah turunan dari kata empowerment yang berarti pemberian kesempatan kepada kelompok untuk mendayakan atau memberikan kekuasaan (power). Menurut Totok Mardikanto (2009) pemberdayaan atau empowerment diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) alternative perbaikan kehidupan yang lebih baik.

Memberikan daya pada ekonomi masyarakat berarti terjadi kesenjangan dalam kelompok masyarakat, sehingga masyarakat menjadikan ekonomi sebagai ukuran kelas social. Dalam suatu masyarakat dinamika kelas berdasar atas ukuran ekonomi pasti ada kelas yang paling tinggi, menengah dan rendah. Karena tidak ada unsure pemerataan dalam ekonomi dan tidak ada regulasi yang mengaturnya. Hal itu sejalan dengan model pembangunan yang dipakai Indonesia, dimana pemodal (kekayaan finansial) akan menempati posisi atas dan masyarakat yang tidak punya (miskin) akan berada dibawah.

Kondisi yang demikian itu mempengaruhi struktur organisasi masyarakat, dan akan terjadi perubahan paradigma baru dalam masyarakat. Dimana eksistensi individu masyarakat akan diukur dari kelas ekonomi. Terjadinya perubahan struktur organisasi masyarakat itu akibat pengaruh kapitalisme barat dengan memberikan kesempatan yang luas kepada pasar untuk mengaturnya, atau yang lebih dikenal dengan system pasar bebas. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan harapan dapat membantu perekonomian masyarakat.

B. Pertanyaan
1. Mengapa masyarakat perlu untuk diberdayakan?
2. Model pemberdayaan seperti apa yang efektif untuk mengembangkan ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana peran struktur organisasi social dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?

C. Pembahasan
1. Mengapa masyarakat perlu diberdayakan?
Masyarakat sebagai beneficiaries (penerima manfaat) dalam pembangunan merasa terjadi kesenjangan (gap) antara pusat, wilayah dan daerah, yang dinilai tidak ada pemerataan dan tidak ada keadilan social atas hak-hak yang semestinya diperoleh. Jika ditarik dalam dua ranah sosiologi masyarakat terdapat dua pendekatan (approach) yaitu pedesaan dan perkotaan. Menurut Ferdinan Tonies dalam Abdulsyani (1987) masyarakat desa (gemeinschaft) pada umumnya terdiri dari anggotanya yang homogen dengan berbagai aktivitas dan kebudayaan yang relative sama (homogen). Sedangkan masyarakat perkotaan (gesellschaft) adalah hubungan yang sudah diperhitungkan untung dan ruginya dalam setiap perjanjian kerjasama dan bersifat beraneka ragam (heterogen).

Kemiskinan dan kesenjangan adalah factor yang menjadi alasan untuk memberdayakan masyarakat. Pembangunan yang tidak merata dapat mengakibatkan kesenjangan dalam masyarakat dan berdampak pada pemiskinan. Sebagaimana program Inpres No. 5 tahun 1993 yang kemudian lebih dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal (IDT) menjadi program pembangunan untuk pengentasan kemiskinan (poveerty alleviation).

Dengan melakukan pemberdayaan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mampu bertahan (survive) dan mampu untuk mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Keberdayaan tidak hanya ditentukan oleh factor dari luar (ekstrinsik) melainkan factor dari dalam dirinya (intrinsik), sebagaimana keinginan (motiv) untuk dapat bangkit (berdaya) dan bertindak dalam menentukan pilihan hidupnya.

Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mendukung kesuksesan pembangunan nasional. Tercapainya tujuan pembangunan tidak bisa berjalan secara sepihak (parsial) melaikan bersama dan saling melengkapai. Dalam hubungannnya dengan struktur organisasi yang bawah menjadi pendukung yang atas, pedesan dan perkotaan saling membutuhkan dan saling terkait, kaum pemodal (proletariat) dan pekerja (buruh) sama-sama saling membutuhkan, begitu juga program pemerintah pusat dan daerah juga harus saling menunjang atau terintegrasi dengan baik. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan dan struktur organisasi dapat berjalan.

2. Model pemberdayaan seperti apa yang efektif untuk mengembangkan ekonomi masyarakat?
Sebagaimana amanah konstitusi dalam pasal 33, ayat 4, UUD 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasam lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan adanya amanah konstitusi berarti pemberdayaan ekonomi dapat menggunakan beberapa pendekatan yaitu :
a. Penyadaran (awareness)
Penyadaran masyarakat akan dirinya (self community awareness) sangat diperlukan dalam menentukan langkah pemberdayaan terutama dalam ranah ekonomi, sehingga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan (sense of together) atau partisipasi masyarakat dalam merancang dan keterlibatan dalam mengambil keputusan termasuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

Pelaku ekonomi dalam masyarakat bukan hanya sebagai objek melainkan partisipan aktif dalam proses pembangunan ekonomi. Pelibatan semacam ini dapat mendorong untuk menggali kebutuhan yang sesuai dengan pembangunan ekonomi masyarakat atau potensi local yang ada. Artinya program pengembangan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pusat melainkan dari bawah, sehingga tercipta hubungan yang seimbang (balance).

Dengan demikian pada tahap penyadaran ini dapat mencerahkan masyarakat, untuk mampu mendorong dari dalam (intrinsik) dalam membangun ekonomi masyarakat (developing society of economics).

b. Penguatan kapasitas (capacity building)
Setelah masyarakat sadar, maka tahapan yang selanjutnya adalah penguatan kapasitas atau capacity building untuk memampukan (enabling) agar berdaya atau kuasa. Penguatan kapasitas ini bisa secara individu atau kelompok organisasi ekonomi masyarakat.

Pada peningkatan kapasitas secara individual atau kelompok dapat memberikan keahlian atau skill berupa manajemen usaha, pemasaran, efinsiensi pembiayaan, dan networking (bermitra) dalam meningkatkan usaha ekonominya. Peningkatan kapasitas tersebut bisa diberikan melalui pelatihan, workshop, konsultasi atau assistensi secara individual.

Tentunya penguatan ini diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif. Sehingga pelaku usaha dapat memberikan assist dalam meningkatkan produktifitasnya. Kalau masyarakat mempunyai kapasitas terutama sumberdaya manusia maka dapat menentukan langkah selanjutnya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat karena kuncinya ada pada resources dirinya.

c. Pendayaan
Pendayaan atau pemberian daya adalah dengan memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi masyarakat sesuai dengan potensinya masing-masing. Sebagaimana ilustrasi berikut, bahwa suatu kelompok ekonomi masyarakat jika perputaran usahanya hanya mampu mencapai Rp. 5 juta, maka tidak bijaksana apabila kita memberikan modal atau pinjaman sebesar Rp. 50 juta.

Pendayaan ini adalah proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kemampauan penerima (beneficiaries). Sehingga pendayaan ini tidak memerlukan waktu yang instant melainkan proses yang cukup panjang.

3. Bagaimana peran struktur organisasi social dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
Struktur social dapat terbentuk karena adanya indifidual yang berkumpul dalam suatu wilayah tertentu, yang kemudian disebut struktur organisasi social kemasyarakatan. Struktur social dapat terbentuk juga karena beberapa factor seperti factor kepemilikan lahan, factor ekonomi, factor kependidikan dan factor kekuasaan.

Struktur organisasi social ada yang berbentuk formal dan non formal. Adapun bentuk formal adalah struktur yang diakui oleh lembaga negara seperti perangkat desa (kepala desa/lurah sampai RW/RT), sedangkan struktur non formal lebih diakui karena factor terntu seperti kepemilikan lahan atau kepemilikan kekayaan. Sehingga tercipta struktur baru dalam masyarakat tertentu berdasar atas kekayaan individual.

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya kita akan mengetahui dari key person seperti perangkat desa (Kepala Desa, Kadus, RW/RT) untuk melihat kapasitas individual ekonomi masyarakat secara mendetail. Apakah individual mempunyai kelas ekonomi tinggi, sedang atau rendah.

Jika sudah mengetahui kondisi individual dalam kapasitasnya secara ekonomi, maka dapat ditanyakan kepada tetangganya, apakah individual tersebut berperilaku baik atau menyimpang. Setelah base individual komprehensip maka di lakukan mapping (pemetaan) kelompok masyarakat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan produktifitasnya.

Pengelompokkan tersebut bermaksud memberdayakan atas potensi yang dimiliki, agar pelaku ekonomi dalam masyarakat dapat berkembang (growth) dan mampu membangun usaha ekonomi produktifnya.

Sehingga peran struktur social dapat membantu memberdayakan ekonomi masyarakat, juga struktur organisasi masyarakat dapat meredam atas stratifikasi yang berdasar ekonomi, dimana individu masyarakat yang mempunyai kelas tinggi tidak pasti menjadi panutan, apabila dalam perilakunya tidak mencerminkan sosialnya kepada masyarakat. Dengan demikian struktur organisasi masyarakat ditentukan atas kegiatan social (mobilitas) yang dapat dirasakan oleh masyarakat.



D. Kesimpulan
Dari pemaparan tersebut dapat ditarik beberapa benang merah, antara lain :
1. Pemberdayaan masyarakat diperlukan karena kondisi masyarakat yang lemah (weak) dalam segala hal seperti lemah dalam keilmuan, minimnya aksesibilitas, minimnya informasi, sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan motivasi yang tidak stretegis.

2. Dengan pemberdayaan perekonomian masyarakat (empowerment community of economics) diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (poveerty allleviation), juga mendorong masyarakat untuk bangkit dan bersuara dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan ekonomi yang susuai dengan dengan kapasitasnya.

3. Pembangunan ekonomi masyarakat akan menunjukkan keberhasilan, apabila terdapat keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan dan terdapat sinergitas program pemerintah pusat dan daerah dalam mensukseskan pembangunan nasional.

4. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan factor dari luar (ekstrinsik) melainkan factor dari dalam (intrinsik) yang berupa motivasi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktifnya.

5. Struktur organisasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena berfungsi sebagai key person. Struktur organisasi masyarakat juga dapat meredam atas stratifikasi social yang berdasar kepemilikan kekayaan, namun lebih ditentukan kegiatan social (mobiltas) dalam bernasyarakat.

E. Daftar pustaka
1. Soetomo, 2009, “Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka”. PN. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
2. Wahyudin Sumpeno, 2009 “Menjadi Fasilitator Genius, Kiat-kiat dalam Mendampingi Masyarakat”, PN. Pustakan Pelajar, Yogyakarta.
3. Randy R. Wrihatnolo, dkk, 2007,”Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat”, PT. Gramedia, Jakarta.
4. Darsono Wisadirana, 2005,”Sosiologi Pedesaan, Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan”, PN. UMM Press. Malang.
5. Hendro Puspito OC, 1989 “Sosiologi Sistemik”, PN. Kanisius, Yogyakarta.
6. Abdul Syani, 1987, “Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial”, PN. Fajar Agung, Jakarta.

Selengkapnya...